pp nomor 55 tahun 2005. Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. pp nomor 55 tahun 2005

Tipe Dokumen. NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Berikut ini tipspajak. ABSTRAK:PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2005 TENTANG DANA PERIMBANGAN Pasal 2 (1) Dana Perimbangan terdiri atas: a. >> Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 122 Tahun 2018; Peraturan Kepala. Peraturan Perundang-undangan. ABSTRAK PERATURAN. Download. 82 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia. d. T. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor. 0. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada. 2011 No. 9 Tahun 2015; PP No. 129, TLN No. Pasal 20 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Sleman No. Bentuk. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA . E. Detail. 5956, LL SETNEG : 5 HLM. Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah; Mengingat : 1. Mitra Strategis Direktorat Jenderal Pajak sejak 2005 melalui lisensi terbaru SK KEP-211/PJ/2022 sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) Distributor Meterai Elektronik, ditunjuk Peruri melalui Surat Perjanjian no. 37. Dana Alokasi Khusus dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik; Petunjuk teknis pengelolaan DAK Fisik diatur dalam Perpres No. 05 Februari 2007. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021. Judul. Nomor: 55: Tahun: 2005: Tajuk Entri Utama: Indonesia: Unit Eselon I Pemrakarsa: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal. Peraturan Pemerintah (PP). Tahun. Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2022. Jakarta Tanggal Penetapan. Judul. 26 Mei 2009 Tanggal Berlaku. 34 Thn 2005"; Diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2005 TENTANG DANA PERIMBANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 37, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2005 TENTANG DANA PERIMBANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 37, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Latar Belakang. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dalam rangka menciptakan keadaan yang dikondusif untuk. Peraturan Pemerintah (PP) NO. The document has moved here. 55 Tahun 2022 merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terkait pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan minerba Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi. 1 Tahun 2004; UU No. Peraturan Pemerintah (PP) No. NOMOR 55 TAHUN 2005 . Tipe Dokumen. 55 th. U. Situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan Republik IndonesiaABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bener Meriah kepada Pemerintah, memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Lampiran 3. U. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961. Peraturan Pemerintah. 03 April 2006. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. PP Nomor 15 Tahun 2005 : 15 Dec 2017: 3: Jalan Tol: PP Nomor 44 Tahun 2009: 15 Dec 2017: 3:Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 55, LN. Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Perundang-undangan. 4490 LL SETNEG : 43 HLM. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun. NOMOR 55 TAHUN 2O2I TENTANG PERATURAN PEI-AKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2OI8 TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal. Bentuk. penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah 2. Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 3. Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55); 5. DANA PERIMBANGAN . Peraturan Pemerintah (PP) NO. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan. Jakarta Tanggal Penetapan. (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 75 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005. dan kriteria teknis. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah T. Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. PUBLICATION. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan. PMA No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang PemerintahanPerubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. 4. Peraturan Pemerintah (PP). Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Pemerintah: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: PP: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan: 21 March 2005: Tanggal-Bulan. pdf. CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2019. Jenis DAK. Peraturan Pemerintah, 55 TAHUN 2022. Peraturan;. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Indonesia Tahun 1945; 2. PERPRES No. METADATA PERATURAN. Peraturan Pemerintah. 2015 No. E. T. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Indonesia, Pemerintah Pusat. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus. 9 Tahun 2015; PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 7. (1) Dana Perimbangan terdiri atas: a. Permendagri 2018. Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat. Subjek. 334. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 7. U: Indonesia: Pemrakarsa:. Belum Tersedia. 2005 No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan DaerahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan T. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 6. 25 February 2013; Peraturan. 54 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2007; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008; Nomor 7 Tahun 2008; Nomor 9 Tahun4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Nomor 4438); 6. RPerpres tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, 1. Dana Perimbangan - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Tipe Dokumen. E. PP ini mencabut PP 18 Tahun 2009, Pasal 2A PP 94 Tahun 2010 s. 2010. 55. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. PP No. T. 58, LN. Nomor. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta T. 7 Tahun 1956; UU No. ABSTRAK:Tipe Dokumen. SOLUTIONS. Indonesia, Kabupaten Aceh Barat Daya. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara. . Selain itu PP ini mencabut sebagian atas ketentuan dalam Pasal 2A PP Nomor 94 Tahun 2010 dan ketentuan Pasal 10 PP Nomor 29 Tahun 2020. . PP. 3 Tahun 2012 . 2018. Tahun. 2007. Diubah dengan : PP No. Download. 11 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ; PP No. KhOryAnjarAtmanegara. Peraturan Perundang-undangan. Belum Tersedia. Judul. Pasal 51 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 55 ayat (4),. PP Nomor 55 Tahun 2012. tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan . 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi PP No. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 5. 00 WIB. PP No. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 37, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Indonesia, Kota Lhokseumawe. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. , Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Pasal 12. PP No. 147, TLN No. Download. SUBJEK PILIHAN. 28 Tahun 2009; UU No. PP Nomor 71 Tahun 2010_satu file. Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D); 17) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas. PP No. 17 Tahun 2003; UU No. Bentuk. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Tanggal Penetapan. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 37, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 60 ayat (1) dan (3) 11 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 61 ayat (1) 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. Nomor. Dana Bagi Hasil; b. Judul. Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 1. Tahun. 32 Tahun 2013. PP 55 tahun 2012 tentang Kendaraan Latar Belakang. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. U. Tempat Penetapan. 5 Perbedaan dan Persamaan Pos-Pos Neraca antara PP 24 Tahun 2005 dan PP 71 Tahun 2010 27 4. Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 16. U. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran. 2017. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah, semata- mata untuk. Share the Post. TENTANG. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025: T. PP: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 30 Juni 2015: Tanggal Pengundangan: 30 Juni 2015: Sumber: LNRI Tahun. anggaran-pendapatan-belanja-daerah.